Mengenal Penilai Lebih Dekat


     Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Penilai Publik, penilai adalah seseorang yang memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan penilaian, yang sekurang-kurangnya telah lulus pendidikan awal penilaian. Sedangkan kegiatan penilaian sendiri merupakan proses pekerjaan untuk memberikan opini tertulis atas nilai ekonomi suatu objek penilaian sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI). Sedangkan kegiatan penilaian sendiri merupakan proses pekerjaan untuk memberikan opini tertulis atas nilai ekonomi suatu objek penilaian sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI). Penilai dapat diartikan bahwa seseorang yang memiliki kompetensi untuk menentukan nilai ekonomi suatu objek. Produk yang dikeluarkan oleh seorang penilai berupa opini nilai atas suatu objek. Penilai membutuhkan izin untuk dapat melaksanakan kegiatannya. Izin Penilai diberikan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan PMK Penilai Publik, izin Penilai dibagi dalam empat kualifikasi yaitu Penilai Properti, Penilai Properti Sederhana, Penilai Personal Properti dan Penilai Bisnis. Penilai yang memiliki kualifikasi izin properti dapat melakukan penilaian antara lain terhadap tanah dan bangunan, mesin dan peralatan, alat transportasi, alat berat, perangkat komunikasi, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan pertambangan. Penilai dengan kualifikasi izin properti sederhana dapat melakukan penilaian antara lain terhadap tanah kosong, unit rumah tinggal, satu unit apartemen, rumah toko, peralatan bangunan yang melekat pada bangunan dan satu unit mesin individual yang digunakan pada rumah tinggal, rumah toko dan rumah kantor (genset dan pompa air), serta satu unit gudang tunggal dengan luas tanah dan bangunan. Penilai dengan kualifikasi izin personal properti dapat melakukan penilaian khususnya terkait dengan pabrik, mesin dan peralatan. Penilai bisnis dapat melakukan penilaian antara lain terhadap entitas bisnis, penyertaan surat berharga, hak dan kewajiban perusahaan, hak kekayaan intelektual dan aset tak berwujud. Selain mengatur bidang jasa penilaian, PMK Penilai Publik juga mengatur mengenai jasa lainnya yang dapat diberikan untuk setiap klasifikasi izin penilai publik. Penilai yang telah mendapatkan izin  dapat memberikan jasa di seluruh wilayah Indonesia kecuali penilai dengan kualifikasi izin properti sederhana.

     Siapa Saja Pengguna Penilai? Jasa penilaian dibutuhkan oleh masyarakat baik pemerintah maupun swasta. Pengguna jasa penilai terbesar adalah perbankan. Bank memerlukan jasa penilai untuk menentukan nilai dari aset yang akan dijadikan sebagai jaminan utang maupun yang akan dilelang apabila pembayaran kredit yang diberikan bermasalah. Jasa penilai juga dibutuhkan dalam transaksi jual beli yaitu untuk menentukan nilai dari objek yang akan ditransaksikan. Pemerintah membutuhkan jasa penilai terutama dalam kegiatan pengadaan lahan untuk kepentingan umum. Dalam setiap pembangunan fasilitas umum seperti jalan tol, terminal dan kantor pemerintahan terdapat kegiatan pembebasan lahan yang melibatkan peran penilai. Penilai berperan dalam penentuan nilai dari penggantian untuk lahan yang dibebaskan tersebut.

     Siapa Asosiasi Profesi Penilai? Sebagai profesi keuangan, penilai memiliki asosiasi yang menjadi wadah untuk berhimpun yaitu Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI). MAPPI bertugas untuk menyusun kode etik dan standar penilaian, menyelenggarakan pendidikan dan ujian sertifikasi profesi serta pengembangan profesi berkelanjutan. Struktur organisasi MAPPI terdiri dari Dewan Pimpinan Nasional (DPN), Dewan Pengawas Keuangan dan Dewan Penilai. Berdasarkan MUNAS terpilihlah DPN periode 2020-2024 yaitu Muhammad Amin sebagai Ketua Umum, M. Adil Muttaqin sebagai Ketua 1 dan Guntur Pramudyanto sebagai Ketua 2. Dalam MUNAS tersebut juga menetapkan 9 Dewan Penilai dan 3 Dewan Pengawas Keuangan. DPN terpilih periode 2020-2024 diharapkan dapat menjalankan amanah beberapa rekomendasi strategis, meningkatkan peran dan eksistensi profesi penilai Indonesia ke depan yang lebih baik dan memberikan kemasalahatan bagi anggota dan negara Indonesia.

 

Ditulis Oleh: Aditya Dewi Kartika Ningrum | adityadewi@kemenkeu.go.id | PROKSI TAHUN I/EDISI 1/DESEMBER 2020



Kantor Cab. Surabaya

Telepon : +62-31-99003115
E-mail : kjpp.mmisby@yahoo.com
Alamat : Jalan Puri Jambangan Baru III No. 10, Kel. Karah, Kec. Jambangan, Kota Surabaya
Instagram : kjpp.mmi

Kantor Cab. Jember

Telepon : 085259465559
E-mail : kjpp.mmijbr@yahoo.com
Alamat : Perum Istana Tegal Besar Mojopahit D-01 RT. 08 RW. 12, Kel. Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kab. Jember

Kantor Pusat Jakarta

Telepon : +62-21-46802381
E-mail : kjpp.mmi@gmail.com
Alamat : Jln. Hamengkubuwono IX (Bekasi Raya) Km 25 Jakarta 13960