MENGENAL PENILAI LEBIH DEKAT


     Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Penilai Publik, penilai adalah seseorang yang memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan penilaian, yang sekurang-kurangnya telah lulus pendidikan awal penilaian. Sedangkan kegiatan penilaian sendiri merupakan proses pekerjaan untuk memberikan opini tertulis atas nilai ekonomi suatu objek penilaian sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI). Sedangkan kegiatan penilaian sendiri merupakan proses pekerjaan untuk memberikan opini tertulis atas nilai ekonomi suatu objek penilaian sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI). Penilai dapat diartikan bahwa seseorang yang memiliki kompetensi untuk menentukan nilai ekonomi suatu objek. Produk yang dikeluarkan oleh seorang penilai berupa opini nilai atas suatu objek. Penilai membutuhkan izin untuk dapat melaksanakan kegiatannya. Izin Penilai diberikan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan PMK Penilai Publik, izin Penilai dibagi dalam empat kualifikasi yaitu Penilai Properti, Penilai Properti Sederhana, Penilai Personal Properti dan Penilai Bisnis. Penilai yang memiliki kualifikasi izin properti dapat melakukan penilaian antara lain terhadap tanah dan bangunan, mesin dan peralatan, alat transportasi, alat berat, perangkat komunikasi, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan pertambangan. Penilai dengan kualifikasi izin properti sederhana dapat melakukan penilaian antara lain terhadap tanah kosong, unit rumah tinggal, satu unit apartemen, rumah toko, peralatan bangunan yang melekat pada bangunan dan satu unit mesin individual yang digunakan pada rumah tinggal, rumah toko dan rumah kantor (genset dan pompa air), serta satu unit gudang tunggal dengan luas tanah dan bangunan. Penilai dengan kualifikasi izin personal properti dapat melakukan penilaian khususnya terkait dengan pabrik, mesin dan peralatan. Penilai bisnis dapat melakukan penilaian antara lain terhadap entitas bisnis, penyertaan surat berharga, hak dan kewajiban perusahaan, hak kekayaan intelektual dan aset tak berwujud. Selain mengatur bidang jasa penilaian, PMK Penilai Publik juga mengatur mengenai jasa lainnya yang dapat diberikan untuk setiap klasifikasi izin penilai publik. Penilai yang telah mendapatkan izin  dapat memberikan jasa di seluruh wilayah Indonesia kecuali penilai dengan kualifikasi izin properti sederhana.

     Siapa Saja Pengguna Penilai? Jasa penilaian dibutuhkan oleh masyarakat baik pemerintah maupun swasta. Pengguna jasa penilai terbesar adalah perbankan. Bank memerlukan jasa penilai untuk menentukan nilai dari aset yang akan dijadikan sebagai jaminan utang maupun yang akan dilelang apabila pembayaran kredit yang diberikan bermasalah. Jasa penilai juga dibutuhkan dalam transaksi jual beli yaitu untuk menentukan nilai dari objek yang akan ditransaksikan. Pemerintah membutuhkan jasa penilai terutama dalam kegiatan pengadaan lahan untuk kepentingan umum. Dalam setiap pembangunan fasilitas umum seperti jalan tol, terminal dan kantor pemerintahan terdapat kegiatan pembebasan lahan yang melibatkan peran penilai. Penilai berperan dalam penentuan nilai dari penggantian untuk lahan yang dibebaskan tersebut.

     Siapa Asosiasi Profesi Penilai? Sebagai profesi keuangan, penilai memiliki asosiasi yang menjadi wadah untuk berhimpun yaitu Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI). MAPPI bertugas untuk menyusun kode etik dan standar penilaian, menyelenggarakan pendidikan dan ujian sertifikasi profesi serta pengembangan profesi berkelanjutan. Struktur organisasi MAPPI terdiri dari Dewan Pimpinan Nasional (DPN), Dewan Pengawas Keuangan dan Dewan Penilai. Berdasarkan MUNAS terpilihlah DPN periode 2020-2024 yaitu Muhammad Amin sebagai Ketua Umum, M. Adil Muttaqin sebagai Ketua 1 dan Guntur Pramudyanto sebagai Ketua 2. Dalam MUNAS tersebut juga menetapkan 9 Dewan Penilai dan 3 Dewan Pengawas Keuangan. DPN terpilih periode 2020-2024 diharapkan dapat menjalankan amanah beberapa rekomendasi strategis, meningkatkan peran dan eksistensi profesi penilai Indonesia ke depan yang lebih baik dan memberikan kemasalahatan bagi anggota dan negara Indonesia.

 

Ditulis Oleh: Aditya Dewi Kartika Ningrum | adityadewi@kemenkeu.go.id | PROKSI TAHUN I/EDISI 1/DESEMBER 2020



REDESAIN POLA PEMERIKSAAN PENILAI PUBLIK


          Pada satu dekade ini, profesi Penilai Publik berkembang dengan sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah Profesi Penilai yang saat ini mencapai 760 orang. Perkembangan yang terjadi tentu tak lepas dari kesadaran masyarakat akan profesi ini, terutama setelah disahkannya Undang-undang Pengadaan Tanah bersamaan dengan gencarnya usaha pemerintah untuk mempercepat program pembangunan infrastruktur. Namun demikian, meningkatnya popularitas Penilai juga meningkatkan risiko yang mengikuti. Banyaknya aduan maupun kasus hukum yang menyeret profesi Penilai Publik mengenai pekerjaanya ke meja hijau menjadi fokus bersama Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) sebagai pembina profesi ini dan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) selaku asosiasi.

          PPPK selaku pembina Profesi Keuangan memiliki beberapa fungsi, salah satunya melaksanakan tugas pengawasan atas profesi Penilai Publik. Pentingnya fungsi pengawasan ini seperti digambarkan dalam prinsip manajemen organisasi yang sering disebut POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling), yaitu pada poin Controlling, bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi dari regulasi yang telah dibuat oleh organisasi benar-benar dijalankan, melakukan monitoring terhadap anggota organisasi tersebut, dan apabila diperlukan melakukan koreksi agar tujuan bersama yang telah disepakati dapat tercapai. Dalam konteks ini, beriringan dengan visi MAPPI yaitu mewujudkan penilai Indonesia yang profesional dan bertaraf Internasional.

          Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Penilai Publik, salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh PPPK adalah pemeriksaan berkala. Pemeriksaan ini dilakukan secara rutin setiap tahun dengan berdasarkan pada dokumen rencana pemeriksaan tahunan yang ditetapkan oleh Kepala PPPK. Kegiatan ini bertujuan untuk menguji kepatuhan Penilai Publik terhadap ketentuan PMK Penilai Publik. Kegiatan ini sangat penting karena tingginya dinamika penugasan penilaian, salah satunya adalah pengetahuan penilai terhadap regulasi terkini. Oleh karena itu faktor perputaran pemeriksaan atau frekuensi seorang Penilai Publik diperiksa dalam rentang waktu tertentu, sangat penting untuk memastikan bahwa Penilai tersebut menjalankan prosedur penilaian sesuai dengan peraturan dan standar yang sesuai.

          Terkait dengan mekanisme pemeriksaan berkala, PPPK saat ini melakukan inovasi untuk menjawab tantangan perkembangan profesi Penilai Publik, baik dari sisi kuantitas maupun kompleksitas pekerjaan. Perbandingan jumlah pemeriksa yang terbatas terhadap Penilai Publik yang terus meningkat dapat berakibat jarak pemeriksaan yang dilakukan terhadap satu Penilai Publik menjadi semakin panjang. Semakin panjangnya jarak pemeriksaan mengakibatkan pemilihan objek pemeriksaan dan penentuan mekanisme pemeriksaan yang sesuai dengan kondisi objek sangat krusial untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemeriksaan. Oleh karena itu PPPK melakukan redesain proses pemeriksaan dengan menggunakan profil resiko sebagai dasarnya.

          Pemeriksaan berbasis risiko adalah pemeriksaan yang dilakukan menggunakan profil risiko dari objek yang akan diperiksa. Dalam penentuan Profil Risiko Penilai Publik, ada beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi. Analisa profil risiko dilakukan oleh Bidang Perizinan dan Kepatuhan Penilai, Aktuaris dan Profesi Keuangan Lainnya dengan mendasarkan pada data yang dilaporkan setiap tahunnya oleh Penilai Publik. Ada beberapa parameter yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran faktor yang mempengaruhi penentuan profil risiko. Sebagai contoh, jenis pekerjaan yang diterima dan seberapa luas pengaruh pekerjaan ini terhadap ekonomi apabila terjadi kesalahan dalam pelaksanaan dan perhitungannya. Semakin luas pengaruhnya maka profil risiko akan semakin tinggi, begitu pula sebaiknya.

          Dalam penentuan profil risiko tidak ada faktor tunggal yang mempengaruhi melainkan merupakan kombinasi antar parameter yang berkaitan satu dengan lainnya. Profil risiko digambarkan dengan mengkategorikan Penilai Publik dalam kategori risiko tinggi (merah), sedang (kuning), dan rendah (hijau). Metode tersebut mempengaruhi penentuan prioritas pemeriksaan sebagai bagian dari proses mitigasi risiko. Inovasi yang dilakukan dalam proses pemeriksaan dan pengawasan tidak berhenti dalam penyusunan dan penggunaan profil risiko. Metode pemeriksaan juga dibuat lebih beragam menyesuaikan dengan profil risiko objek yang diperiksa. Saat ini tidak ada metode pemeriksaan tunggal baik dari segi ruang lingkup, waktu, maupun jumlah tim pemeriksa. Metode pemeriksaan akan menyesuaikan kondisi objek yang diperiksa agar dapat meningkatkan efektifitas pemeriksaan.

          PPPK sebagai organisasi yang terus bertumbuh, tidak berhenti melakukan inovasi dalam melaksanakan tugasnya seiring dengan meningkatnya tantangan dalam dunia profesi keuangan. Optimalisasi sumber daya yang PPPK miliki dan perbaikan metode berkelanjutan dalam melaksanakan tugas, diharapkan dapat membantu tercapainya visi PPPK dan Kementerian Keuangan yang sejalan dengan visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

 

Ditulis Oleh: I Dewa Gede Eka Dharma Yudha | dewa.yudha@kemenkeu.go.id | PROKSI EDISI 2/MARET 2021



Kantor Cab. Surabaya

Telepon : +62-31-99003115
E-mail : kjpp.mmisby@yahoo.com
Alamat : Jalan Puri Jambangan Baru III No. 10, Kel. Karah, Kec. Jambangan, Kota Surabaya
Instagram : kjpp.mmi

Kantor Cab. Jember

Telepon : 085259465559
E-mail : kjpp.mmijbr@yahoo.com
Alamat : Perum Istana Tegal Besar Mojopahit D-01 RT. 08 RW. 12, Kel. Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kab. Jember

Kantor Pusat Jakarta

Telepon : +62-21-46802381
E-mail : kjpp.mmi@gmail.com
Alamat : Jln. Hamengkubuwono IX (Bekasi Raya) Km 25 Jakarta 13960